Tugas polisi lalu lintas mestinya akan lebih mudah jika kedisiplinan akan peraturan lalu lintas dapat ditegakkan oleh segenap pengguna jalan raya. Akan tetapi menurut pengamatan saya secara subyektif, saat ini terjadi “dekadensi” terhadap kepatuhan akan peraturan lalu lintas oleh masyarakat pengguna jalan. Polisi lalu lintas sebagai aparat penegakan hukum mestinya berusaha keras secara preventif untuk selalu mengingatkan masyarakat untuk mematuhi peraturan dan etika di jalan. Akan tetapi dalam kebanyakan kasus, polisi malah cenderung lebih berfungsi sebagai aparat penindak pelanggaran, yang dalam beberapa kasus bahkan dijadikan sarana untuk kegiatan pelanggaran hukum lainnya berupa pembayaran tilang terhadap oknum.

Ketika polisi secara kelembagaan sedang disorot karena pengakuan salah seorang oknum petingginya yang mengaku sebagai buaya. Ditambah pengakuan melalui status jejaring sosial facebook dari salah satu oknum polisi brimob yang menuliskan bahwa “Polisi itu tidak membutuhkan masyarakat, masyarakat yang membutuhkan polisi”, maka pengakuan itu seolah-olah melegitiminasi instansi tersebut dengan ibarat buaya betulan dengan sosok yang sangat arogan. Meskipun itu hanya pengakuan sepihak oleh oknum-oknum yang mungkin emosional dan kurang berpikir panjang, akan tetapi hal itu akan menjadi stigma di mata masyarakat. Walau hal ini sudah dibantah dan secara resmi Kapolri sudah minta maaf karena pernyataan kurang berbobot dari sebagian oknumnya ini maka ke depannya hal ini harus dibuktikan secara terus menerus. Polisi memiliki moto sebagai pengayom masyarakat, maka implementasi inilah yang harus terus dijaga dan dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini mestinya juga dijaga oleh polisi lalu lintas yang merupakan bagian dari POLRI. Mereka mestinya juga hendaknya dapat menjadi pengayom masyarakat, bertugas untuk melayani aktivitas masyarakat dalam kaitannya dengan lalu lintas di jalan raya, mulai dari pemberian lisensi berkendara, menjaga ketertiban lalu lintas, menindak pelanggaran lalu lintas dan aktivitas lain seputar lalu lintas.

Dalam aktivitas ketertiban lalu lintas, aturan dan larangan yang harus ditaati oleh pengguna jalan sudah dibuat dan dirumuskan. Polisi lalu lintas bertugas untuk selalu menjaga agar masyarakat menaati aturan yang ada. Dengan ketaatan pada aturan tersebut maka secara otomatis lalu lintas akan lancar. Tugas polisi mestinya ditekankan lebih secara preventif. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus pelanggaran aturan lalu lintas yang justru dibiarkan oleh polisi. Mungkin saja pelanggaran ini dibiarkan dengan asumsi yang penting adalah lalu lintas dapat mengalir lancar. Pada bagian berikut saya coba menuliskan beberapa pengamatan saya tentang hal ini.

Daftar pelanggaran lalu lintas yang dibiarkan :

1. Menyeberang tidak di zebra cross atau jembatan penyeberangan

Seiring dengan kondisi lalu lintas yang semakin penuh dengan kendaraan maka upaya orang untuk menyeberang jalan menjadi semakin susah. Untuk mengatasinya dibantu dengan penyediaan fasilitas zebra cross atau jembatan penyeberangan. Fasilitas ini disediakan di berbagai tempat di beberapa ruas jalan yang ramai dan kira-kira banyak diperlukan masyarakat di sekitarnya seperti di dekat simpang jalan, dekat sekolah, kantor, pasar atau tempat ramai lainnya.

Apabila di ruas jalan tersebut sudah ada zebra cross atau jembatan penyeberangan, maka mestinya apabila orang menyeberang juga harus di tempat tersebut. Akan tetapi kenyataanya masih ada orang yang mengabaikan hal ini. Untuk kegiatan preventif maka hendaknya polisi mengarahkan pejalan kaki untuk selalu menyeberang di zebra cross tersebut. Selanjutnya jika ada pejalan kaki yang bandel dan melarang maka pelanggaran ini mestinya ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas. Namun hal inilah yang sering tidak ada bentuk sanksi atas pelanggaran ini. Polisi sepertinya tidak pernah menindak pada pelaku kendaraan jenis ini. Apakah karena pejalan kaki tidak memiliki SIM dan STNK ? Yang jelas mestinya pelaku pelanggaran ini wajib untuk ditindak dan diberi sanksi, perkara surat yang harus ditahan sebelum membayar sanksi maka dapat berupa KTP. Untuk memudahkan penyelesaian kasus pelanggaran ini maka pembayaran denda dapat dilakukan di bank atau kantor pos.

2. Pelanggaran lalu lintas oleh sepeda dan becak.

Pengguna jalan untuk kendaraan tak bermesin seperti sepeda dan becak tidak perlu dilengkapi dengan surat ijin kendaraan. Apakah karena hal ini sehingga mereka tidak perlu takut untuk melanggar lalu lintas ? Polisi tidak akan menindak mereka karena tidak mungkin menyita SIM atau STNK mengingat untuk pengguna sepeda dan becak memang tidak perlu surat-surat tersebut. Sama seperti kasus pelanggaran pejalan kaki mestinya juga penegakan aturan perlu dilakukan dengan pemberian sanksi jika perlu.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kasus ini antara lain adalah melanggar lampu traffic light, melintasi jalan dengan melawan arus, parkir pada tempat yang tidak semestinya dan lain-lain. Jadi terhadap pelanggaran hal ini mestinya ditindaklanjuti mulai dari arahan secara preventif dan kemudian berlanjut terus dengan pengenaan sanksi denda jika diperlukan untuk membuat jera terhadap para pelanggar.

3. Pelanggaran marka garis di lampu merah

Pada setiap lampu traffic light di simpang empat atau simpang tiga maka diatur bagian arus lalu lintas yang boleh jalan sementara yang lainnya berhenti untuk menunggu kesempatan. Dalam hal menunggu ini maka supaya tidak mengganggu, perlu diberi batas area yang diatur dengan pembuatan marka jalan.

Pada kenyataannya ternyata masih banyak pelanggaran terhadap marka jalan ini. Untuk pengendara kendaraan tak bermotor, biasanya dilakukan dengan melintasi marka jalan ini untuk berada lebih ke tengah simpangan. Dengan demikian begitu lampu hijau maka pengendara ini dapat segera mengayuh kendaraannya dengan lebih cepat sampai di seberang. Kondisi ini sebenarnya memancing risiko kecelakaan karena bisa saja pengendara dari arah lain tidak melihat sehingga dapat menabrak kendaraan yang melintasi batas marka jalan ini. Seringkali ada pengendara yang mengetahui lampu traffic sudah hampir kuning maka dia akan memacu kendaraannya lebih cepat, sementara mungkin saja ada pelanggar batas marka yang justru semakin memajukan kendaraannya. Sangat mungkin terjadi hal ini berakibat dengan tabrakan di antara mereka. Penindakan atas pelanggaran marka jalan ini hendaknya dapat ditertibkan dengan tidak pandang bulu oleh polisi lalu lintas.

Jenis pelanggaran lain adalah pelanggaran marka jalan di bagian tengah di sisi perempatan saat lampu merah. Saat lampu merah dengan kendaraan dari arah kanan yang berjalan, maka kemungkinan sisi kanan untuk digunakan kendaraan dari arah lawan akan kosong. Dengan cepat segera banyak kendaraan dari arah belakang yang memotong marka jalan di tengah ini untuk mengisi sisi kanan jalan. Yang kemudian terbayang adalah status jalan itu akan berubah mirip dengan jalan satu arah dimana semua lajur boleh dilintasi kendaraan searah.

Pada simpang dimana marka jalan dibuat dari tanggul maka seringkali juga pelanggaran marka jalan ini. Dalam hal ini polisi sudah lebih tegas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hal ini. Tetapi untuk marka berupa garis saja, maka polisi cenderung tidak bertindak untuk pelanggaran di tempat tersebut.

Pada banyak lokasi, pelanggaran seperti ini justru terjadi juga di perempatan jalan dimana disitu juga ada pos polisi yang dijaga. Mestinya penegakan hukum ini harus dilakukan atas pelanggaran yang terjadi di depan mata. Jangan kemudian berdalih karena yang melanggar adalah pengendara kendaraan bukan bermotor.

4. Angkutan umum yang berhenti seenak sendirinya.

Pemberhentian angkutan umum sudah diatur untuk di tempat-tempat yang telah ditentukan supaya ketertiban lalu lintas tetap terjaga, yakni dengan memanfaatkan halte-halte di beberapa lokasi. Namun seiring dengan kepraktisan dan ketidakpedulian masyarakat, yang terjadi adalah masyarakat pengguna angkutan umum dapat menyetop di sepanjang jalan sementara pengemudi angkutan umum yang perlu penumpang juga dengan senang hati memberhentikan laju kendaraannya untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Ketidakdisiplinan dari penumpang dan pengemudi ini mestinya juga harus ditindak dengan tegas.

Pelanggaran kasus ini bahkan semakin menjadi-jadi berupa posisi berhenti di dekat perempatan atau di tengah jalan. Kondisi ini menyebabkan kendaraan yang berada di belakangnya akan terhambat. Yang terjadi kemudian adalah jalan akan semakin macet. Kalau sudah macet mestinya yang repot juga polisi itu sendiri untuk mengurai kemacetan dan membuat jalan lancer kembali. Mestinya tindakan penindakan pelanggaran mungkin akan jauh lebih efektif untuk mencegah kemacetan ini.

Untuk kasus ini, penindakan juga mestinya dilakukan terhadap pengemudi, pemilik ijin kendaraan dan juga terhadap penumpangnya. Apabila hal ini dilakukan maka akan sangat mungkin kedisiplinan dapat dijaga.

5. Penyalahgunaan fungsi trotoar.

Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas untuk pengguna jalan dari kelompok pejalan kaki. Mestinya bagian ini juga menjadi bagian yang ikut diawasi dan ditertibkan oleh polisi lalu lintas. Apabila terjadi penyalahgunaan fungsi trotoar sehingga mengganggu lalu lintas pejalan kaki maka mestinya mereka juga berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi.

Pelanggaran penyalahgunaan trotoar yang sering terjadi adalah penggunaan bagian tersebut sebagai tempat parkir, tempat berjualan dan pendirian bangunan. Dengan adanya penyalahgunaan ini maka pejalan kaki akan terganggu dan tidak nyaman untuk menggunakan trotoar lagi. Polisi lalu lintas mestinya harus menindak tegas hal ini. Yang menjadi aneh adalah seringkali tugas seperti ini adalah bagian dari Satpol Pamong Praja daerah setempat.

Jadi kembali pada fungsi polisi lalu lintas maka hendaknya mereka lebih pro aktif untuk selalu melakukan aktivitas preventif terhadap kemungkinan pelanggaran di jalan raya termasuk di bagian jalan. Dalam fungsi penindakan atas pelanggaran maka hendaknya juga jangan pandang bulu hanya dibatasi pada pengendara kendaraan bermotor, tetapi untuk pengguna kendaraan non bermotor, pejalan kaki dan pihak lain akan dibiarkan saja. Mungkin saja mereka berpikir hal ini karena hanya pengendara kendaraan bermotor saja yang merupakan “santapan empuk dan seksi” dengan adanya jaminan surat-surat kendaraan dan lisensi berkendara.

Tindakan diskriminasi tugas ini yang mestinya jadi kesatuan tugas oleh polisi lalu lintas hendaknya harus dihilangkan untuk memperbaiki citra polisi Indonesia yang sedang terpuruk. Aksi ini tentunya tidak harus dilakukan langsung secara radikal, tapi mungkin dilakukan secara lebih simpatik berupa tindakan persuasif terlebih dahulu dan kemudian bertahap untuk menindak terhadap setiap jenis pelanggaran.

Jika tugas seperti ini tidak mampu dilaksanakan oleh polisi, mungkin saja nanti akan dibentuk semacam komisi khusus untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Jika sudah terbentuk dualisme kelembagaan ini mungkin baru polisi merasa kecolongan dan mulai bertindak lebih tidak fair lagi. Tulisan terakhir ini saya tulis hanya sebagai analogi saat tuga polisi untuk menindak korupsi tidak dilakukan dengan optimal, maka kemudian dibentuk KPK. Begitu KPK mulai bekerja efektif, yang terjadi kemudian terjadi persaingan institusi yang berlanjut dengan begitu menyita banyak energi kita. Semoga pimpinan polisi lalu lintas tidak mengulangi kesalahan serupa.

Saya dukung polisi RI yang bersih dan sahabat rakyat !!!

Intermezzo :

  • Untuk dapat menghambat laju kendaraan di berbagai jalan-jalan di pelosok atau kawasan hunian biasa digunakan “bump”. Bentuk bump bermacam-macam ada yang ukuran kecil hanya untuk sekedar mengingatkan pengguna jalan, atau juga yang lebih besar sehingga pengendara harus benar-benar melambatkan jalan kendaraannya sehingga tidak terlompat. Istilah bump di Indonesia ini dikenal bermacam-macam misalnya gundukan atau polisi tidur, kalau di malaysia dikenal dengan istilah bonggol. Terkait istilah polisi tidur maka sesuai dengan pengakuan oknum polisi kita, maka istilah polisi tidur haruslah disebut sebagai buaya tidur. (BTW, apa ada buaya berdiri ya ?)
  • Di perempatan jalan yang ada traffic light, saat ini biasa dipasang patung polisi lengkap dengan seragam yang berdiri cukup gagah. Polisi ini bernama “Wibawa” yang diketahui dari nama yang tertera pada label di baju seragam yang dikenakannya. Tapi sekali lagi karena sesuai dengan pengakuan oknum polisi di atas, maka jangan-jangan patung tersebut boleh disebut dengan patung buaya.
  • Ini benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Kalau diamati ternyata para polisi lalu lintas yang memarkirkan sepeda motornya di tempat pos di perempatan jalan ternyata selalu menghadapkan kendaraan sepeda motornya untuk menghadap ke arah jalan dengan posisi siap jalan. Hal ini ternyata berbeda kalau mereka memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir biasa, kebiasaan tersebut ternyata tidak tidak berlaku. Di tempat tugas, apakah situasi ini sebagai tanda kewaspadaan bagi petugas untuk segera meluncur ke TKP jika ada laporan dari masyarakat ? Ternyata tidak, menurut pengamatan subyektif saya, langkah ini diambil untuk memudahkan oknum polisi tersebut mengejar pelaku pelanggaran lampu traffic light secepat mungkin (?).
  • Kira-kira kalau ditanya apa tugas polisi lalu lintas di pos polisi di simpang yang ada traffic light-nya ? Menjaga kelancaran lalu lintaskah ? Kalau dilihat dari fakta berikut kira-kira jawabannya akan mengejutkan. Kalau listrik menyala dan lampu traffic berfungsi, biasanya selalu ada polisi yang berjaga di pos polisi tersebut. Tetapi kalau listrik padam dan lampu traffic tidak berfungsi, maka herannya kadang polisi yang mestinya ada di situ ikut menghilang. Sering juga sih ada polisi yang pro aktif dengan terjun ke jalan untuk ikut mengatur lalu lintas supaya tetap tertib. Tetapi kalau listriknya padam cukup lama, saya mengamati ada beberapa lokasi yang tidak nampak aktivitas dari polisi yang biasa bertugas di situ. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, menjaga kelancaran lalu lintaskah atau jangan-jangan menjaga nyala lampu traffic light-nya itu ?
  • Mengapa kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, orang selalu segera membantu korban ke tepi jalan atau membantu mengangkat dan membereskan kendaraan ke tepi jalan, saat terjadi kecelakaan ringan ? Terjadi jawabannya menggelikan biar peristiwa tersebut tidak diketahui oleh polisi lalu lintas. Permasalahan kecelakaan tersebut disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan di antara pelaku kecelakaan. Mengapa orang takut untuk dibantu polisi dalam penanganan kecelakaan tersebut ? Mohon maaf saya tidak mau menuliskan dugaan-dugaan yang ada dalam pikiran saya, karena relatif agak negatif. Silakan pembaca menerka kira-kira apa jawabannya.

 

Iqmal Tahir

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s