Urusan bela membela mungkin adalah hak dan kewajiban setiap individu, terserah dari keinginan dari yang bersangkutan untuk memutuskan pada pihak siapa yang ingin dibelanya. Bisa jadi tidak ada satupun yang ingin dibela. Dalam konteks kenegaraan setiap warga negara dipastikan akan membela bangsa dan negaranya secara mati-matian. Pada lingkup kecil, kepentingan keluarga juga akan dibela oleh setiap anggota keluarga itu. Bahkan pada sisi personal, kepentingan individu juga perlu dibela pada batas-batas tertentu.

Bagi para pahlawan yang dulu berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini, pembelaan yang dilakukan mungkin harus berlawanan dengan pihak penjajah. Mereka layak disebut pahlawan karena kegigihannya yang berjuang tanpa mengenal pamrih. Penghargaan atas jerih payah ini telah dihargai dalam penghormatan untuk dimakamkan di taman makam pahlawan, diabadikan sebagai nama pahlawan untuk nama jalan, diterbitkan sebagai gambar perangko atau mata uang, dibuatkan monumen atau penghormatan lainnya.

Kalau saat ini banyak pengelola negara, terutama yang bertugas di bidang eksekutif dan legislatif, yang berjuang seolah-olah atas nama rakyat. Mereka mendaki karier dengan banyak berkorban waktu dan tenaga, serta tidak kalah pentingnya adalah mengorbankan banyak harta baik harta pribadi, sponsor atau bahkan harta pinjaman. Pengorbanan ini mutlak diperlukan untuk dapat memperoleh simpati dan dukungan massa banyak sehingga yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk menjabat. Proses pemilihan oleh rakyat ini relatif tidak akan berhasil apabila yang bersangkutan tidak memenuhi aspek legal melalui dukungan partai politik. Oleh karena itu balas jasa yang lebih diutamakan saat menjabat biasanya lebih diutamakan pada partai pendukungnya ini, massa pemilih dapat dinomorduakan atau bahkan dikesampingkan. Fenomena seperti ini menyebabkan kepentingan rakyat banyak hanya diperhatikan dan mungkin dibela sekedarnya hanya menjelang pemilihan saja.

Saat apa-apa harus dibayar dengan uang.

Terkait dengan soal bela membela ini, maka saya tuliskan kembali istilah yang saya gunakan sebagai judul tulisan ini “Maju tak gentar membela yang bayar”. Tulisan ini muncul saat pemilihan umum juga untuk memberi penilaian pada pihak-pihak yang melakukan pembelaan secara profesional. Banyak sekali kandidat pemilihan misal sebagai kepala daerah atau anggota dewan yang memerlukan dukungan dengan menarik juru bicara atau vote getter dari tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Setelah ditarik, dengan tidak gratis mestinya, maka yang bersangkutan akan mulai melakukan aksi dukungan dan pembelaan pada tokoh yang membayarnya. Terkadang dukungan kurang obyektif pun harus dilakukan dengan sedikit mengabaikan hati nurani. Berbagai cara aksi untuk menarik simpati rakyat banyak akan dilakukan semaksimal mungkin, baik melalui aksi spanduk, kampanye terselubung maupun kampanye sebenarnya. Apabila sudah tercapai keinginannya menjadi pejabat maka aksi dukungan ini pun relatif berkurang, kecuali untuk jabatan politik tertentu yang menjadi incaran banyak orang misal sebagai presiden atau kepala daerah, serta jabatan strategis misal sebagai menteri atau kepala instansi tertentu.

Berbeda halnya apabila seseorang melakukan tindakan melawan hukum, maka yang bersangkutan juga memerlukan pembelaan. Hal ini memang dilakukan sebenarnya oleh seorang pembela hukum. Namun dalam kenyataannya aksi pembelaan ini menjadi tidak lagi menjunjung peri keadilan. Bahkan sering terjadi atas nama hukum formal, ayat-ayat hukum dapat diatur sedemikian rupa baik melibatkan oknum-oknum penyidik, penuntut, ataupun pemutus hukum. Kalau sudah seperti ini sering kali para oknum atau sering dikenal sebagai mafia peradilan akan bertindak sesuai hukum formal tetapi jelas-jelas melanggar peri keadilan yang berlaku di masyarakat umum. Mereka dapat melakukan hal ini karena menerapkan prinsip “maju tak gentar membela yang bayar” tadi.

Pada fenomena di masyarakat, prinsip seperti ini kadang sering terjadi tanpa disadari oleh kita sendiri. Sering tanpa sadar, seseorang pernah mendapatkan sesuatu baik materi maupun non materi dari pihak lain. Hal ini tentu saja akan menimbulkan hubungan tertentu di antara kedua pihak. Kemudian jika pihak pemberi suatu saat mengalami kejadian tertentu maka secara otomatis pihak satunya akan memberi dukungan dan pembelaan karena adanya hubungan tersebut. Tentu saja kalau masih dalam batas-batas kewajaran mungkin bisa dimaklumi, tetapi jika sampai melakukan dukungan yang membabibuta dengan mengabaikan etik serta norma lainnya, maka prinsip tadi dapat dikatakan berlaku juga.

Aksi seperti itu dapat dikatakan banyak menyentuh lapisan masyarakat. Untuk tingkat bawah sekali pun saya punya catatan tersendiri tentang prinsip “maju tak gentar membela yang bayar”.

Kita mungkin sudah pernah mendengar tentang profesi debt collector. Dalam kenyataannya seringkali tingkah dan aksi mereka dalam melakukan penagihan pada penunggak sudah seperti kelakuan para preman yang tidak kenal hukum. Para kreditor bermasalah baik untuk kartu kredit, kredit bank, kredit kendaraan ataupun hutang lainnya, pada awalnya sering terbuai dengan bujuk rayu dan promosi penyedia kredit. Namun seiring dengan waktu apabila terjadi masalah dengan angsurannya, maka mereka adalah pihak yang perlu ditindas dengan melibatkan para debt collector ini. Kelakuan para oknum ini yang menerapkan prinsip “maju tak gentar membela yang bayar” ini seringkali tidak menghargai para kliennya itu.

Ada lagi pelaku prinsip ini tanpa mereka sadari. Kebetulan saya tinggal di daerah pinggiran Yogya dan setiap hari harus melewati jalan umum beraspal dua jalur yang lewat suatu perumahan elite. Perumahan ini dijaga oleh satpam selama 24 jam dan diberi portal khusus. Dalam pengamatan saya, ternyata para satpam ini juga menerapkan prinsip “maju tak gentar membela yang bayar” dalam hal pengaturan lalu lintas. Apabila ada penghuni perumahan yang akan keluar dari perumahan atau masuk ke jalan, maka satpam dengan sigap akan menyetop semua pengguna jalan tanpa terkecuali termasuk memasang badan dengan berdiri di tengah jalan. Langkah ini terkadang sangat lucu dan kelewatan karena aturan lalu lintas adalah selalu mendahulukan pengguna yang berada di jalan lebih utama, dalam hal ini tentu saja yang berada di jalan umum tersebut. Jadi semestinya satpam harus mendahulukan pengguna jalan umum terlebih dahulu, baru setelah kesempatan memungkinkan baru pengguna dari jalan lingkungan dipersilakan lewat.

Loyalitas asli atau loyalitas karena dibayar ???

Dari uraian ini mungkin kita dapat melakukan penilaian kembali bahwa prinsip “maju tak gentar membela yang bayar” seringkali akan merugikan pihak lain bahkan bisa jadi merugikan pihak masyarakat banyak. Untuk mengatasi hal ini tentus saja diperlukan kesadaran pribadi untuk tidak selalu menutup mata melakukan aksi seperti ini, cobalah untuk melakukan introspeksi dengan seolah-olah berlaku sebagai pihak kedua. Kalau memang terasa kerugian yang akan dihadapi maka tentu saja hal ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk tidak melakukan kegiatan yang kurang benar ini. Apabila semua pihak dapat selalu mencoba menahan diri maka mestinya rasa keadilan akan diperoleh oleh semua pihak.

Semoga bermanfaat.

 

Iqmal Tahir

Iklan

2 responses »

  1. nurdinmappa berkata:

    makanya ada orang yang plesetkan singkatan dari DPR yaitu diri dulu, baru partai dan terakhir baru rakyat deh!

    • Iqmal berkata:

      hahah… bisa saja nih pak…mungkin para anggota dewan yang terhormat itu terinspirasi dari mulai dari diri sendiri, baru lebih besar ke lingkungannya dan baru rakyat luas…salam pak…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s