Satu yang menjadi keprihatinan kita semua tentang kesadaran akan arti penting tujuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, adalah berupa memberikan bekal pengetahuan dasar berupa kemampuan baca tulis, berhitung, pengetahuan sosial dan alam, pemahaman moral dan keterampilan dasar lainnya. Bagi sekolah-sekolah di daerah, tujuan ini menjadi penting agar mencakup berbagai kalangan. Pemerintah juga telah membuat program wajib belajar sampai umur 14 tahun atau setingkat sampai lulus SD-SMP. Pendanaan bidang pendidikan juga telah diperluas terlebih dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian akses masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah tingkat SD-SMP ini harus dipermudah. Namun dalam prakteknya masih saja ada sekolah yang membuat kebijakan kontradiktif.

Suasana kelulusan suatu sekolah.

Suasana kelulusan suatu sekolah.

Saya menemukan satu berita dari koran daerah tentang satu sekolah di kabupaten Banyumas. Pada berita itu disebutkan bahwa pihak satu sekolah swasta ternyata masih menyimpan sedikitnya 300 lembar ijazah siswa mulai dari tahun 1980-an yang masih tertahan. Ijasah ini akan didistribusikan kepada para pemiliknya melalui sistem lelang. Ijasah itu dikatakan ditemukan saat jajaran sekolah membongkar arsip sekolah di ruang tata usaha (TU). Ratusan lembar ijazah yang belum sempat terambil oleh pemiliknya tersebut tertahan di sekolah karena pemiliknya belum menyelesaikan tanggungan biaya administrasi sekolah. Selain itu, ada juga ijazah yang memang belum sempat diambil.
Untuk pendistribusian ini dilakukan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat. Pemilik ijazah dapat mengambil ijazah setelah mereka menyelesaikan terlebih dulu tanggungan biaya administrasi yang ada tersebut. Selanjutnya setelah proses lelang ini selesai maka akan diadakan bagi hasil 60 : 40 antara sekolah dengan PKBM. Pihak PKBM akan memberikan surat pemberitahuan pemanggilan kepada para pemilik ijasah atau wali yang bersangkutan. Dengan adanya surat dan kartu lelang yang dilampirkan tersebut diharapkan para pemilik ijazah dapat dengan cepat dan mudah mengambil ijazah yang masih tertahan di sekolah. Untuk pengurusan hal ini pemilik ijasah diwajibkan melunasi tanggungan biaya sekolah yang belum terbayar hingga 75 persen. Apabila tetap mengalami kesulitan maka selanjutnya akan disusul dengan tahap kedua dan ketiga dengan prosentase pembayaran yang lebih berbeda. Dari kegiatan ini diharapkan dengan pendistribusian itu pemilik ijazah dapat segera mendapatkan haknya selama pendidikan dan sekolah dapat menerima kembali biaya yang menjadi piutang selama ini.

Apabila dicermati maka hal ini akan berlangsung baik karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yakni pemilik ijasah yang sah dan pihak sekolah. Saat ini saya yakin para pemilik ijasah sudah memiliki kemampuan finansial yang lebih dan tidak lagi menggantungkan pada para orang tua mereka. Dengan demikian maka mereka akan dapat menebus kembali ijasah tersebut.

Hanya saja yang akan menjadi pertanyaan, apakah mereka memiliki motivasi dan kebanggan lagi untuk memiliki selembar ijasah tersebut. Hal ini tentunya dikaitkan jika selama ini tanpa ijasah tersebut juga sudah bisa meneruskan kehidupan mereka.

Acara pemberian ijasah bagi banyak orang adalah suatu momen yang sangat dinantikan. Walaupun lembar ijasah itu hanya diberikan kepala sekolah atau bahkan oleh guru wali kelas, namun saat-saat pengumuman dan penyerahan ijasah itu pun akan sangat dinantikan. Pada saat seperti ini perasaan siswa akan sangat luas biasa bersemangat. Apa jadinya yang dapat dibayangkan jika hanya karena ketidakmampuan membayar biaya spp ataupun bahkan hanya ketidakmampuan membayar biaya upacara pesta penyerahan ijasah, sehingga yang bersangkutan tidak boleh menikmatinya. Aduh…. Apa kata dunia? Minta ke Gayus saja nih !!!

Ada satu kegalauan saya yang lain terkait soal penahanan ijasah oleh pihak sekolah. Terkait dengan pendidikan yang berkelanjutan, ijasah harus digunakan sebagai salah satu persyaratan mendaftar pada sekolah dengan jenjang lebih lanjut. Jika ijasah ditahan, tentunya yang bersangkutan tidak akan dapat melanjutkan mendaftar pada jenjang sekolah berikutnya. Dari data di atas maka asumsi saya adalah seluruh pemilik ijasah yang ditahan tidak meneruskan sekolah. Wah alangkah rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Pemberian ijasah bagi siswa saat kelulusan.

Pemberian ijasah bagi siswa saat kelulusan (ilustrasi saja, gambar bukan menunjukkan sekolah yang saya maksudkan)

Dokumen kelulusan dari suatu sekolah sebenarnya tidak hanya ijasah. Selain lembar ijasah tersebut maka dokumen yang menjadi hak siswa adalah daftar Nilai Evaluasi Matapelajaran (NEM) dan buku rapor. Jika saat kelulusan, ijasah ditahan oleh pihak sekolah, maka saya yakin NEM dan buku rapor juga ditahan. Dengan demikian untuk penebusan ijasah oleh para pemilik, seharusnya sekolah juga memberikan NEM dan buku rapor ini yang menjadi hak dari para pemiliknya. Hal seperti ini juga benar-benar harus ditaati.

Ke depan sudah seharusnya lah pihak sekolah untuk lebih arif dalam hal penahanan ijasah terkait dengan beban hutang pembayaran uang sekolah. Pendekatan persuasif perlu dikomunikasikan dengan siswa dan pihak orang tua siswa baik melalui jaminan angsuran biaya pelunasan atau pun bantuan lewat pihak ketiga seperti sistem orang tua asuh atau beasiswa. Jika perlu sebagian dana BOS dapat dialihkan untuk mengatasi hal ini, hanya memang sistem administrasi soal ini yang menyulitkan pihak sekolah untuk teknis pembayaran ini.

Seharusnya nanti sudah tidak ada lagi kasus anak kesulitan mengambil berkas kelulusan seperti ini jika dana pendidikan sudah diperbesar. Khususnya untuk berkas kelulusan sekolah tingkat dasar pada program wajib belajar yakni SD-SMP maka pemerintah melalui Dinas Pendidikan harus menjamin siswa untuk memperoleh berkas kelulusan yang menjadi hak mereka.

Kalau komentar iseng lain adalah menyangkut ijasah palsu. Sekarang ini banyak oknum calon pejabat atau oknum anggota dewan yang terungkap memiliki ijasah yang diduga palsu. Jika kasus ini dikaitkan maka memang jadi kontradiksi jika banyak orang tidak mampu menebus ijasah yang sudah seharusnya menjadi hak mereka, namun di sisi lain ada oknum yang mampu membayar mahal selembar ijasah palsu hanya untuk kepentingan pribadi dan karier mereka. Wah brengseknya sistem seperti ini.

Iqmal Tahir

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s