Soal studi banding sebenarnya adalah satu aktivitas positif yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak dalam rangka memperoleh masukan untuk bahan pertimbangan kajian atau tujuan lainnya. Studi banding dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan ke instansi atau pihak ketiga lain sehingga dapat memperoleh informasi dari sumber pertama dan melihat langsung gambaran atau situasi yang terjadi di lokasi studi banding tersebut. Biasanya tujuan studi banding ini dipilih dengan pertimbangan yang baik dimana akan dapat diperoleh gambaran yang akan digunakan untuk perbaikan bagi peserta studi banding tersebut.

Kalau studi banding dilakukan oleh pihak yang berkecimpung di bidang akademik maka tujuannya dapat memperoleh gambaran tukar pengalaman dalam bidang riset atau kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah dicapai instansi tujuan. Studi banding bagi sekolah dapat dilakukan dengan berkunjung ke industri atau institusi tempat calon para pelajar memungkinkan mencari lapangan kerja. Dalam hal ini studi banding mestinya dilakukan oleh para guru atau pengelola sekolah, jika dilakukan oleh siswa maka namanya studi tour.

Studi banding dapat dilakukan oleh institusi lain misal pihak swasta ataupun instansi pemerintahan. Seperti yang sekarang ini sedang banyak disorot dan mengundang keprihatinan adalah aktivitas studi banding anggota DPR ke beberapa negara. Pada dasarnya studi banding seperti ini memang diperlukan jika tujuannya memang baik dan memerlukan kajian yang relevan. Hal ini memang dapat memberi wawasan baru bagi para anggota dewan guna memperoleh situasi dan gambaran baru yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan tugas mereka. Tetapi jika kemudian studi banding ini dipaksakan sebagai kegiatan yang rutin, maka hal ini menjadi tidak tepat lagi.

Anggaran studi banding DPR yang fantastis.

Anggaran studi banding DPR yang fantastis.

Jika aktivitas studi banding dilakukan secara rutin, maka hal ini sudah bersifat seperti proyek kegiatan. Dengan demikian seringkali, aktivitas studi banding ini melupakan esensinya. Aktivitas tidak dirancang secara obyektif dengan mengikuti kebutuhan, melainkan hanya asal terlaksana. Sasaran lokasi dan obyek aktivitas studi banding dipilih tanpa mengikuti kajian yang mendalam. Contoh hal seperti ini sudah terbukti dari  beberapa negara tujuan studi banding anggota DPR untuk aktivitas tahun 2011 ini. Bahkan efektivitas studi banding ini menjadi semakin tidak jelas lagi jika pemilihan waktu disesuaikan dengan waktu anggota DPR itu saja tanpa mempertimbangkan situasi dan waktu penerima di tempat studi banding tersebut.

Soal anggaran inilah yang sering menjadi permasalahan tersendiri. Mengingat studi banding dilakukan untuk kepentingan kantor atau instansi maka pembiayaan dibebankan pada anggaran kantor. Berbeda kalau studi tour, maka pembiayaan dibebankan pada peserta. Jadi sungguh satu hal yang memprihatinkan jika studi banding dengan biaya instansi atau negara, kemudian pesertanya melibatkan orang lain yang tidak berkepentingan seperti isteri atau keluarga atau orang lain yang dianggap sebagai staf. Meskipun dibantah bahwa yang bersangkutan dilakukan dengan biaya pribadi, jelas akan menimbulkan kerancuan karena sedikit banyak pasti juga akan menggunakan anggaran yang dibebankan ke instansi tersebut.

Dari sisi anggaran ini memang kemudian banyak memancing tanggapan negatif. Hal ini karena sungguh anggaran yang diperlukan menjadi sangat luar biasa jika dibandingkan dengan tujuan asal dari aktivitas studi banding itu. Aktivitas studi banding ini seringkali dilakukan dalam rombongan berjumlah besar terdiri dari para anggota dewan ditambah dengan anggota pendukungnya yang tidak jelas. Jika mengacu pada studi banding oleh instansi lain sebenarnya sangat mungkin jika kegiatan dilakukan oleh anggota seminimal. Mereka dapat mengumpulkan sumber informasi dan gambaran langsung untuk kemudian ditularkan kepada para anggota yang lain dalam bentuk laporan atau dokumentasi kegiatan.

Muncul kesan bahwa anggota dewan ini pengecut untuk melakukan studi banding ini. Kegiatan dilakukan harus secara berombongan supaya dapat melibatkan banyak orang dan banyak unsur dari partai/fraksi di dewan. Pemilihan peserta tidak lagi mempertimbangkan kapabilitas yang bersangkutan misal dari penguasaan materi, penguasaan bahasa asing dan komunikasi, dan faktor lain. Untuk menghindari sorotan umum maka aktivitas dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik dari sisi waktu, detail kegiatan maupun peserta.

Satu hal yang lucu adalah jika melakukan kegiatan studi banding seperti ini, seringkali dimanfaatkan kunjungan juga ke tempat wisata di daerah lokasi. Kalau namanya study tour maka, jika aktivitas wisatanya lebih banyak sering muncul guyonan bahwa aktivitas berubah menjadi lebih banyak tour saja. Ternyata hal yang sama juga terbukti dari aktivitas studi banding oleh para anggota dewan ini yang terbukti memiliki aktivitas tour lebih besar daripada aktivitas utamanya.

Guna mendukung tranparansi dan keterbukaan pada masyarakat, sebenarnya DPR perlu melakukan pembenahan dan reformasi administrasi terkait soal pelaksanaan studi banding ini. Saat ini sudah tidak dibenarkan lagi jika kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi lagi. Keterbukaan informasi studi banding ini harus dibuka jelas, meliputi tujuan studi banding, waktu, negara tujuan, instansi yang menjadi target kunjungan, jumlah peserta, anggaran dan lain-lain. Hal-hal seperti ini mestinya bukan menjadi satu rahasia mengingat kedudukan dan posisi DPR sebagai representasi wakil rakyat.

Untuk mendukung aspek keterbukaan ini, maka mungkin dapat mengadopsi gaya pemberitaan yang bersumberkan oleh embedded journalist. Jadi jika kunjungan resmi kepresidenan juga melibatkan wartawan yang diikutkan untuk selalu mengikuti aktivitas, maka langkah yang sama dilakukan juga oleh wartawan yang diikutkan pada aktivitas kunjungan kerja ini. Pola embedded journalist ini menyeruak juga saat terjadi peperangan di teluk saat penyerbuan tentara AS ke Irak. Berita saat itu langsung terpublikasi secara langsung (live).

Model embedded journalist untuk meliput perang secara live.

Model embedded journalist untuk meliput perang secara live.

Tugas jurnalis atau wartawan yang terlibat ini hendaknya selalu memantau setiap kegiatan yang dilakukan para anggota dewan. Dengan model pemberitaan online saat ini, sudah bukan kendala lagi untuk selalu memberitakan aktivitas seperti ini secara cepat dan akurat. Jadi pada dasarnya wartawan ini menjadi saksi dari rakyat untuk mengawasi para wakil rakyat yang sedang bertugas melaksanakan studi banding ini. Jadi jika ada para wakil rakyat ini berkeberatan dengan sistem ini maka aktivitas ini dapat dialihkan hanya bagi anggota dewan yang bersedia saja. Sudah saatnya era keterbukaan seperti ini dilakukan.

Memang kemudian akan muncul pertanyaan akan pembengkakan biaya kembali. Hal ini dapat diatasi dengan peningkatan efisiensi jumlah rombongan yang diikutkan serta partisipasi dari media pers yang bersangkutan untuk ikut serta membayar pembiayaan ini.

Pada akhirnya saya yakin kegiatan studi banding anggota dewan dapat tetap terlaksana dengan baik dan menghasilkan bekal bagi para pesertanya dengan baik. Sementara kecurigaan masyarakat akan terhapus dan memberikan kepercayaan yang lebih baik bagi para anggota dewan.

Iqmal Tahir

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s