Konon katanya presiden kita telah menyiapkan album lagu terbarunya. Setelah pada periode jabatan pertama cukup produktif berkarya menciptakan lagu dan menyanyikannya dalam bentuk rekaman yang konon cukup digemari sebagian orang, maka periode jabatan kedua juga sudah disiapkan beberapa karya lain. Menurut infonya sebentar lagi akan dirilis album berikutnya ini. Namun mendadak hal ini terpaksa dibatalkan. Coba tebak apa penyebab presiden yang jenderal ini terpaksa menunda peluncuran album ini ?

Ternyata jawabannya mudah. Beliau takut dengan ancaman salah seorang anggota dewan yang kebetulan juga merupakan anggota partai pendukung presiden juga. Anggota dewan yang terkenal dengan bermain akting ini memang cukup vokal dalam hal memberi komentar dan penilaian. Komentar tokoh yang dikenal sebagai si raja minyak ini, menyebutkan bahwa tidak etis dan perlu diberi sanksi bagi seorang aparat yang sedang bertugas, karena dapat melalaikan pekerjaannya itu (berita dari sini).  Jika perlu memang harus dipecat dari insitusinya jika memang sering melalaikan tugas-tugasnya. Pada perkembangannya memang kemudian sang pelaku memang diancam dipecat dari kesatuannya karena banyak mangkir kerja untuk job sampingan yang kemudian pelaku mengajukan mundur sebagai anggota Polri. Memang dari sisi aturan kepegawaian, sanksi dan bahkan tindakan pemecatan seperti ini cukup relevan dan perlu didukung. Namun hal ini juga perlu ditegakkan secara adil dan konsekuen tidak hanya pada satu kasus saja, melainkan diberlakukan secara umum jika ada anggota lain pun diperlakukan sanksi yang sama.

Tokoh nomor satu ini juga belajar dari pengalaman eks polisi yakni Briptu Norman. Kalau yang disebut terakhir ini rela keluar dari institusinya karena tergiur dengan pesona dan iming-iming dunia hiburan sesaat. Walaupun pada kenyataannya kemudian terdengar isu kalau yang bersangkutan malah ingin kembali masuk dunia kepolisian.

Briptu Norman saat manggung bersama Luna Maya.

Briptu Norman saat manggung bersama Luna Maya.

Klip dari video lipsync Briptu Norman

Klip dari video lipsync Briptu Norman

Seperti diketahui beberapa waktu lalu ada kasus Briptu Norman yang mendadak popular karena video lipsync lagu Chaiya-chaiya. Dalam video yang awalnya direkam secara iseng dan kemudian diupload dalam situs Youtube ini mendadak menjadi titik awal perubahan jalan hidup Norman. Saat itu digambarkan Norman sedang bertugas piket jaga bersama rekannya, kemudian terdengar musik dari lagu India yang dipopularkan oleh film dengan aktor Shahrukh Khan, selanjutna bisa ditebak Norman bergaya ala aktor tersebut sepanjang lagu itu. Memang di saat penilaian sosok kepolisian yang sedang amburadul, melihat penampilan Norman dalam seragam dan atribut kepolisian yang dipakainya, dapat menjadikan nuansa yang berbeda. Bahkan masyarakat pun semakin terhibur dengan aksi yang boleh ddapat dikatakan nyeleneh ini, terbukti dari jumlah yang mendownload video amatiran tersebut.

Perkembangan lebih lanjut seiring dengan adanya kesempatan terbuka dari dunia bisnis hiburan, masa depan Norman pun terbelah. Pada mulanya hanya sering diundang pada acara-acara variety show dan bincang-bincang, dan kemudian undangan untuk mengisi panggung hiburan, bahkan bisa ditebak selanjutnya adalah rekaman lagu. Mengingat lokasi kerja yang bersangkutan ada di ujung utara pulau Sulawesi sementara kebanyakan pusat hiburan mengambil tempat di Jakarta maka ada jarak yang cukup jauh terbentang memisahkan dua kepentingan ini. Akibatnya jelas bisa diduga akan mengganggu salah satu tugas. Dalam perkembangannya Norman mungkin melihat karier dalam dunia hiburan lebih menjanjikan dan sesuai dengan dirinya, maka yang bersangkutan bertekad memilih mengundurkan diri dari karier kepolisian. Hal ini dilakukannya setelah berulangkali dapat teguran dari atasannya karena dianggap sering mangkir dari tugas sebagai polisi.

Ruhut meminta semua aparat diberi sanksi jika selama bertugas melakukan aksi joget dan aktif sms-an.

Ruhut meminta semua aparat diberi sanksi jika selama bertugas melakukan aksi joget dan aktif sms-an.

Memang sangat disayangkan dua kepentingan ini tidak dapat disatukan dan dimanfaatkan bersama. Jika mungkin karier Norman tetap berlangsung walaupun tidak harus total sebagai artis, di sisi lain pun polri tetap membina dan malah mengusung Norman sebagai primadona baru untuk mewakili sosok polri yang lain. Jika perlu Norman dipindahtugaskan ke kesatuan wilayah di Jakarta yang relatif dekat dengan pusat hiburan di Jakarta. Namun nasi telah menjadi bubur. Jika perlu yang bersangkuta mengajukan cuti di luar tanggungan negara untuk beberapa waktu misalkan 6-12 bulan. Dengan demikian yang bersangkutan dapat memenuhi tawaran order dari dunia hiburan, setelah itu yang bersangkutan dapat kembali bertugas sebagai polisi kembali.

Akhirnya kita ketahui bersama bahwa sosok Briptu Norman telah resmi dipecat dari kesatuan Polri. Karier Norman sekarang pun terlihat terlihat tidak mencolok lagi karena tentu saja sekarang sudah tidak boleh lagi menyandang atribut polisi secara resmi. Aksi panggung Norman sekarang malah hanya menggunakan atribut satpam yang mirip-mirip polisi sebagai penjaga keamanan. Tetapi tentu saja penerimaan masyarakat makin lama makin turun jika aksi hiburan hanya berlangsung monoton saja. Justru posisi Norman sebagai seorang polisi lah yang ditunggu oleh masyarakat ini untuk menghibur.

Kembali ke soal penegakan sanksi yang berlaku bagi aparat yang banyak melakukan aksi hiburan sehingga melalaikan tugas. Kalau diamati sebenarnya banyak juga aksi aparat polisi atau tentara yang sering tampak menyanyi dan asyik berjoged walaupun aslinya sedang bertugas. Contoh hal ini dapat diamati kalau ada pentas dangdut di panggung terbuka atau panggung hiburan. Bahkan terjadi juga sewaktu atraksi hiburan dengan artis-artis penyanyi dangdut saat kampanye terbuka di lapangan. Saat acara-acara tersebut sering ada aksi joget dari aparat keamanan yang seharusnya bertugas di pentas tersebut. Sebenarnya sah-sah saja mereka ikut larut dalam acara hiburan tersebut, walaupun semestinya mereka sedang bertugas melakukan pengawasan keamanan acara tersebut. Sepertinya tidak pernah ada ancaman sanksi untuk aksi spontan seperti yang terjadi ini.

Aksi joget aparat pemda berseragam.

Aksi joget aparat pemda berseragam.

Walikota Jakpus pun piawai bernyanyi di panggung.

Walikota Jakpus pun piawai bernyanyi di panggung.

Hal yang berlaku sama adalah saat polisi dikerahkan untuk menjaga situasi keamanan pertandingan bola. Para aparat seharusnya bertugas dengan mengawasi penonton dan bukan malah menonton pertandingan bola itu sendiri. Kalau kita lihat dari rekaman televisi untuk acara sepakbola di luar negeri maka para aparat ini berdiri dan membelakangi lapangan bola sehingga dapat memantau penonton terus. Situasi ini kalau dikembalikan pada sikap petugas keamanan di tempat hiburan tadi berarti mereka harus memantau para pengunjung bukannya ikut berjoget.

Hal di atas berlaku bagi kalangan tingkat bawah, sekarang apakah juga bisa diterapkan untuk kalangan atas. Seperti diketahui banyak juga pejabat bahkan termasuk presiden RI sekarang yang punya hobby menyanyi dan malah melakukan rekaman. Dahulu pun ada beberapa pejabat dan pembesar militer yang punya hobby menyanyi bahkan sempat memiliki album rekaman, seperti Basofi Sudirman dan Soedomo. Dalam beberapa kesempatan pun mereka menyanyikan lagu tersebut. Secara resmi mereka tidak dikenakan aksi mangkir, walaupun dalam kenyataannya dapat mengurangi waktu dan fokus kerja utama mereka sebagai pejabat. Namun tentu saja tidak ada teguran bagi jenderal dan presiden RI tersebut, apalagi sanksi penurunan pangkat atau malah pemecatan. Mungkin ini dulu bisa diatur kembali untuk kasus Norman, sehingga yang bersangkutan tidak perlu harus mengundurkan diri dan kemudian yang terjadi malah penyesalan di bagian ujungnya.

Album rekaman Basofi Sudriman - jenderal dan eks Gubernur DKI

Album rekaman Basofi Sudriman - jenderal dan eks Gubernur DKI

Aksi solo panggung Presiden SBY

Aksi solo panggung Presiden SBY

Kembali ke soal sanksi lagi, misalkan kalau terjadi kasus mangkir oleh seorang pns atau aparat dikenakan sanksi penurunan pangkat, maka kalau presiden melakukan hal yang sama maka harus dikenakan sanksi tersebut juga. Jabatan presiden dikenakan turun satu pangkat yang berarti sekarang harus jadi wakil presiden. Tapi terus yang jadi presidennya siapa? Tidak masalah dong kan katanya ini negeri autopilot……

Tapi omong-omong soal lain, sampai sekarang kok tidak ada berita pemecatan anggota DPR RI yang sering-sering absen hadir dalam rapat. Padahal kalau yang ini jelas-jelas mangkir dari tugas lho….Inilah yang saya sebut pilih kasih juga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s